Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Presiden Jokowi mengambil kesimpulan terhadap penyebab meninggalnya ratusan suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurutnya, tata kelola stadion menjadi salah satu faktor utama tragedi itu terjadi. Dua diantaranya, adalah persoalan pintu dan tangga.
“Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam, ditambah kepanikan yang ada, tapi itu saya hanya melihat lapangannya,” ucap Jokowi, dilansir dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, peristiwa adalah momentum sepakbola Indonesia untuk berbenah. Mulai dari tata kelola pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan. Presiden juga menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbaiki tata kelola tersebut.
“Saya kira kita memang perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan. Semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi, jelas semuanya,” imbuhnya.
Lawatan tersebut tidak lepas dari kritik. Publik menilai Jokowi sepertinya lupa menyebut bahwa bahwa gas air mata yang dilemparkan polisi saat menangani suporter adalah salah satu faktor utama penyebab tragedi Kanjuruhan.
Salah satunya datang dari Rocky Gerung. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak bisa melihat persoalan besarnya dan hanya terpaku kepada hal remeh temeh saja.
"Kunci digembok segala macam, kan bermula karena kepanikan datangnya kepanikan dari gas air mata. Ini gimana kok urusannya urusan pintu," ungkapnya, dilansir dari Suara.com, jejaring Presisi.co.
Lebih lanjut, Rocky menilai perpektif Jokowi yang hanya menyalahkan pintu terkunci menurut Rocky terlalu sempit. Apalagi, nyaris seluruh suporter di Indonesia menyatakan biang utama kejadian tersebut adalah aparat yang menembakkan gas air mata.
“Tanggung jawab itu yang kita tagih kepada siapa ? Kepada aparat lah. Kan, aparat yang tidak terlatih itu yang mustinya diaudit. Bukan soal infrastruktur yang sempit," pungkasnya. (*)
Editor: Bella
