Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Sebanyak 74 ribu warga Samarinda belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab itu, Pemkot Samarinda menggenjot pendataan berbasis rumah tangga (RT), dan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi menyatakan, Pemkot terus mengoptimalkan DTKS. Berdasarkan evaluasinya, saat ini masih ada warga yang belum memiliki JKN.
Rusmadi menguraikan, warga yang belum memiliki JKN awalnya berjumlah 69.102 orang. Itu berdasarkan data kependudukan semester dua 2020. Kemudian Pemkot melansir data kependudukan semester satu 2021. "Jumlah penduduk kita berubah menjadi 825.494. Sehingga yang tadinya hanya 69.102 (warga yang tidak punya JKN), meningkat menjadi 74.160. Kependudukan ini dinamis," urainya, Jumat 13 Agustus 2021.
Sebab itu, lanjut Rusmadi, Pemkot segera menggelar pleno guna memperoleh database yang baik. Menurutnya, ke depan DTKS tak hanya berkaitan dengan JKN. Melainkan turut menyasar usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), pedagang, PKL, dan warga kurang mampu lainnya. "Sehingga nanti menjadi bagian penting. Kalau pemerintah punya program (bantuan), bukan membantu yang tidak ada dalam database kami (Pemkot Samarinda)," lanjutnya.
Rusmadi membeberkan, data DTKS mengalami perubahan dari waktu ke waktu. DTKS dari 42.412 menjadi 44.152. Ada peningkatan dari verifikasi validasi yang dilakukannya. "Termasuk warga, apalagi saat pandemi, yang tadinya kerja menjadi tidak bekerja, di-PHK atau dirumahkan. Yang tadinya usaha bisa jadi kolaps. Jadi, ada penambahan 1.740," beber Rusmadi.
Sebab itu, lanjutnya, data DTKS ini akan diarahkan dengan skema berbasis RT. Menurutnya, karena dalam lingkup RT yang tahu persis data domisili warga yang terus dinamis. "Misalkan ada 10 rumah tangga dengan 30 jiwa yang belum memiliki JKN. Kalau database kita tidak berbasis RT tentu sulit. Karena yang tahu persis perkembangan warga adalah ketua RT," urainya.
Mengenai aplikasi yang akan mengoperasikan DTKS, saat ini disebut Rusmadi sedang berjalan. Diberitakan sebelumnya, Pemkot berencana membuat data penerima bantuan sosial menjadi tersentral melalui aplikasi. Sehingga, penerima diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Pengoperasian aplikasi tersebut, rencananya melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Sosial (Dissos) Samarinda. (*)
Editor: Rizki
