Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim Rudy Mas'ud menyambangi Wali Kota Samarinda Andi Harun di Balai Kota, Kamis 22 Juli 2021.
Rudy yang ditemani dua anggotanya itu menjelaskan, kedatangannya untuk silaturahmi. Selain itu, membahas optimalisasi aset Pemkot Samarinda dalam masa pandemi, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Sebagai wali kota yang tugasnya tidaklah ringan, bagaimana supaya saat suasana pandemi ini bisa meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan aset-aset yang saat ini tercatat, tetapi tidak memberikan kontribusi," ungkap Rudy.
"Ini adalah rangkaian yang harus dikerjakan. Termasuk di dalamnya Kantor DPD Golkar Kaltim yang saat ini berdasarkan administrasi tercatat sebagai aset Pemkot Samarinda," tambahnya.
Sebelumnya diketahui, Andi Harun bersama dua petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Sekretariat DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Samarinda, Rabu 30 Juni 2021 lalu. Kegiatan tersebut membahas status Gedung Sekretariat DPD Golkar Kaltim.
Rudy mengatakan, selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk membahas opsi-opsi yang akan dilakukan. "Kami diskusikan nanti pada DPP. Karena soal aset Golkar se-Indonesia itu kepemilikannya di DPP Partai Golkar. Kami (DPD Golkar Kaltim) sebagai pelaksana tugas yang menjalankan roda organisasi partai," terangnya.
Terpisah, Andi Harun sebelumnya telah melayangkan surat kepada DPD Golkar Kaltim untuk mengosongkan gedung hingga 27 Juli 2021 mendatang.
"Karena mereka punya etika baik, kami (pemkot) akan rapat lagi," ungkap Andi Harun, Kamis 22 Juli 2021.
Meski demikian, status Sekretariat DPD Golkar Kaltim disebut Andi Harun bukan pada posisi sewa menyewa. Ia menegaskan, terdapat dua opsi atas masalah aset Pemkot Samarinda di Gedung DPD Golkar Kaltim tersebut. "Opsinya ada dua. Kalau ingin perpindahan gedung, kami beri waktu. Kalau ingin dibeli, saya juga memberi kesempatan. Kalau Golkar mau membeli saya setuju," ucap Andi Harun.
Dibeberkan Andi Harun, menindaklanjuti hal tersebut, ia akan rapat internal selama dua hari untuk menelaah persoalan. Jika opsi yang dipilih DPD Golkar adalah membeli aset, maka harus memenuhi mekanisme penjualan aset sesuai peraturan pemerintahan. Yakni melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKPNL) yang ada di Samarinda. (*)
Editor: Rizki
