search

Advetorial

DPRD KukarPembahasan RaperdaAhmad Yani

DPRD Kukar Siapkan Pengawalan Ketat Lima Raperda, Kejaksaan dan Satpol PP Dilibatkan

Penulis: Umar Daud Muhammad
Senin, 16 November 2026 | 88 views
DPRD Kukar Siapkan Pengawalan Ketat Lima Raperda, Kejaksaan dan Satpol PP Dilibatkan
FKP DPRD Kukar atas lima Raperda yang tengah dikebut. (Presisi.co/Daud)

Tenggarong, Presisi.co – Efektivitas sebuah peraturan daerah tidak cukup diukur dari proses pengesahannya. Kemampuan menjalankan aturan hingga menindak setiap bentuk pelanggaran juga menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mematangkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Kukar melibatkan Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan regulasi. Keterlibatan kedua instansi ini diharapkan dapat memperkuat aspek hukum sekaligus memastikan adanya kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan aturan setelah ditetapkan.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjelaskan, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar rancangan regulasi yang tengah disusun tidak menyisakan persoalan ketika mulai diberlakukan. Hal itu menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembahasan lima Raperda tersebut telah memasuki tahapan penyempurnaan. Karena itu, forum konsultasi menjadi kesempatan untuk menguji kembali materi yang disusun masing-masing Panitia Khusus (Pansus), termasuk menerima koreksi sebelum memasuki proses finalisasi.

“Jangan sampai aturan yang kita hasilkan justru menimbulkan kendala ketika diterapkan. Karena itu, sebelum difinalisasi, kita ingin seluruh substansinya benar-benar diperiksa dan mendapat masukan dari pihak yang memahami bidang terkait,” kata Ahmad Yani.

Lima regulasi yang sedang diproses DPRD Kukar memiliki cakupan berbeda, mulai dari penataan wilayah administratif, pengelolaan penyertaan modal, hingga pelayanan publik.

Rinciannya meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang. Berikutnya, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).

DPRD juga membahas perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Sementara dua rancangan lainnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Ahmad Yani menyebut, setiap regulasi harus memiliki tujuan yang terukur dan menjawab kebutuhan pemerintah daerah maupun masyarakat. Terlebih, beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap perda yang dibentuk harus punya manfaat dan alasan yang kuat. Kita ingin regulasi ini mampu mendukung kebutuhan daerah, memperbaiki tata kelola, sekaligus memberikan peluang peningkatan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Selain manfaat kebijakan, DPRD memberi perhatian khusus pada penyusunan ketentuan sanksi. Kejaksaan Negeri Tenggarong diharapkan dapat memberikan pertimbangan terhadap rumusan pasal, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pidana agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Satpol PP dinilai memiliki peran penting karena menjadi salah satu unsur yang berada di garis depan dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

Ahmad Yani menilai, persoalan yang kerap muncul bukan semata-mata terletak pada pembentukan regulasi, melainkan konsistensi pelaksanaannya. Tidak sedikit aturan yang telah disahkan, tetapi pengawasannya belum optimal sehingga pelanggaran masih ditemukan tanpa penanganan yang memadai.

“Ke depan, jangan sampai pemerintah daerah sudah memiliki aturan, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan. Harus ada pengawasan dan tindak lanjut yang jelas. Ketika terjadi pelanggaran, perangkat yang berwenang juga harus menjalankan fungsinya sesuai ketentuan,” tegasnya.

Melalui pelibatan unsur penegak hukum dan perangkat daerah sejak proses penyusunan, DPRD berharap lima Raperda tersebut memiliki landasan yang lebih matang, baik dari sisi materi maupun kesiapan implementasinya.

Usai FKP, masing-masing Pansus akan meneruskan penyempurnaan rancangan sebelum disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan fasilitasi. Hasilnya kemudian menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan.

DPRD Kukar menargetkan seluruh proses tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya menambah produk hukum daerah, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan di Kukar. (Adv)