Jalan Penghubung Kukar-Kutim Disiapkan, Pemkab Dua Daerah Mulai Matangkan Perencanaan
Penulis: Umar Daud Muhammad
Selasa, 10 November 2026 | 101 views
Sekda Kukar, Sunggono. (Presisi.co/Daud)
Tenggarong, Presisi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menjajaki kelanjutan pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Upaya ini diarahkan untuk membuka konektivitas antardaerah melalui jalur yang melintasi kawasan Kecamatan Muara Kaman hingga perbatasan kedua kabupaten.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, ke Kutim pada Kamis (5/11/2026). Dalam agenda itu, Sunggono yang mewakili Bupati Kukar bertemu Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, untuk membicarakan peluang pengembangan infrastruktur penghubung.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah akses dari Desa Senambah menuju wilayah perbatasan Kukar-Kutim. Pembahasan ini sekaligus menjadi langkah untuk menyelaraskan rencana pembangunan jalan yang telah dikerjakan di sisi Kukar dengan kebutuhan pengembangan ruas di wilayah Kutim.
Sunggono mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang koordinasi mengenai keberlanjutan pembangunan akses antarkabupaten.
"Yang kami bicarakan adalah bagaimana akses jalan yang sudah dirintis dari wilayah Kukar nantinya bisa berlanjut sampai ke wilayah Kutai Timur. Jadi, pembangunan ini perlu dipersiapkan bersama agar kedua sisi wilayah dapat saling terhubung," ungkap Sunggono saat ditemui di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Di wilayah Kukar, jalur yang diproyeksikan mendukung konektivitas tersebut berada di Kecamatan Muara Kaman, mencakup kawasan Menamang Kanan dan Menamang Kiri.
Menurut Sunggono, pemerintah daerah telah melaksanakan pekerjaan jalan dengan total panjang sekitar 129 kilometer. Pekerjaan itu meliputi pembukaan badan jalan serta peningkatan kualitas sejumlah ruas yang sebelumnya sudah tersedia.
Dari keseluruhan panjang tersebut, kurang lebih 50 kilometer merupakan pekerjaan peningkatan jalan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi akses di lapangan.
Sementara itu, untuk melanjutkan konektivitas ke wilayah Kutim, diperlukan kesiapan perencanaan dari pemerintah kabupaten setempat. Respons positif yang diberikan Mahyunadi dalam pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan arahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan dokumen teknis.
Dokumen yang dimaksud meliputi Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS). Keduanya diperlukan sebagai dasar perencanaan sekaligus kajian kelayakan sebelum pembangunan segmen jalan di wilayah Kutim dilaksanakan.
"Beliau menyambut baik rencana penyambungan jalan tersebut. Bahkan, OPD terkait sudah diminta untuk menyiapkan DED dan FS sehingga kebutuhan pembangunan di sisi Kutai Timur dapat dipersiapkan untuk tahun depan," jelasnya.
Dalam skema pelaksanaannya, pembangunan fisik jalan direncanakan mendapat dukungan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut. Sementara pemerintah daerah mengambil peran dalam penyusunan perencanaan teknis dan pengawasan pekerjaan.
Sunggono menyebutkan, terdapat sekitar lima perusahaan perkebunan yang dilibatkan dalam pola kerja sama tersebut. Dengan skema ini, pembiayaan pekerjaan fisik tidak dibebankan melalui anggaran pemerintah daerah.
Adapun Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab menyiapkan konsep pembangunan, termasuk penyusunan kajian kelayakan dan desain teknis. Setelah pekerjaan berjalan, perangkat daerah tersebut juga melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
Koordinasi turut melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hal ini lantaran sebagian jalur yang direncanakan melewati kawasan hutan yang berada dalam kewenangan pengelolaan instansi tersebut.
Menurut Sunggono, aspek kewenangan kawasan perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan agar pembangunan tidak mengabaikan ketentuan pengelolaan wilayah yang dilalui.
"Karena jalur ini tidak seluruhnya berada di kawasan yang bebas dari pengelolaan. Ada bagian yang masuk kawasan hutan dan menjadi kewenangan KPHP. Itu sebabnya koordinasi harus dilakukan sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pekerjaan," paparnya.
Ia menambahkan, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan fisik tetap disertai pengawasan pemerintah daerah. Dinas PU akan memastikan pekerjaan yang dilakukan di lapangan mengacu pada desain dan konsep yang telah disiapkan.
Pemkab Kukar berharap pengembangan akses di wilayah Muara Kaman dapat tersambung dengan ruas yang nantinya disiapkan pemerintah Kutim. Dengan demikian, pembangunan jalan tersebut dapat membentuk jalur penghubung antarkabupaten yang direncanakan secara terpadu. (*)