search

Advetorial

kawasan padat pendudukBantaran Sungai TenggarongKementerian PKPFahri HamzahPemkab KukarAulia Rahman Basri

Pemkab Kukar Siapkan Hunian Pengganti hingga Penataan Ruang Publik di Bantaran Sungai Tenggarong

Penulis: Umar Daud Muhammad
Sabtu, 07 November 2026 | 308 views
Pemkab Kukar Siapkan Hunian Pengganti hingga Penataan Ruang Publik di Bantaran Sungai Tenggarong
Wamen PKP Fahri Hamzah saat meninjau lokasi kawasan padat penduduk di Bantaran Sungai Tenggarong. (Presisi.co/Daud)

Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong melalui skema relokasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain menyediakan hunian pengganti, pemerintah juga merancang pemanfaatan kawasan yang ditinggalkan warga agar memiliki fungsi baru sebagai ruang publik.

Penataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan saat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mengunjungi Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Bersama Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Fahri meninjau kawasan permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan yang masuk dalam rencana penataan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan proses relokasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan penduduk. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal layak sekaligus memiliki kepastian terhadap keberlangsungan mata pencaharian.

Menurutnya, pengalaman relokasi di kawasan pinggiran Sungai Mahakam menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Sebab, rumah yang sebelumnya disediakan pemerintah ternyata tidak seluruhnya ditempati warga.

"Pengalaman itu tidak ingin kita ulangi dalam proses penataan kali ini. Karena itu, kita harus memastikan bahwa dari sisi penghasilan, masyarakat tetap memiliki sumber pendapatan yang layak. Sementara dari sisi tempat tinggal, mereka akan mendapatkan hunian yang lebih layak," jelas Aulia.

Untuk mengantisipasi persoalan serupa, Pemkab Kukar tengah mematangkan sejumlah alternatif lokasi relokasi, di antaranya kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Bentuk hunian pengganti juga masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek legalitas serta hak masing-masing warga, baik dalam bentuk rumah tapak maupun rumah susun.

Aulia menegaskan, pendekatan kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus membahas skema yang memungkinkan proses penataan berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Kita berupaya menjalankan proses penataan ini dengan pendekatan yang sehumanis mungkin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," katanya.

Lebih jauh, kawasan yang nantinya telah dibebaskan dari permukiman warga tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemkab Kukar berencana mengalihfungsikan area tersebut menjadi kawasan pedestrian maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Rencana itu sejalan dengan arah 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, khususnya dalam mendorong penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di sisi lain, relokasi juga menjadi bagian dari upaya penanganan persoalan banjir di Tenggarong. Dengan berkurangnya bangunan di sepanjang bantaran sungai, pemerintah berharap penanganan alur sungai, termasuk pengerukan, dapat dilakukan lebih optimal.

Aulia menjelaskan, pelaksanaan pengerukan dan pembangunan turap tetap membutuhkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), mengingat pembagian kewenangan penanganan kawasan sungai berada pada instansi yang berbeda.

"Melalui relokasi warga di kawasan Sungai Tenggarong, kita bisa melakukan pengerukan sungai sehingga persoalan banjir di Tenggarong dapat dikendalikan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menyebut kunjungannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Bupati Kukar di Jakarta. Ia ingin memastikan secara langsung kesiapan lahan serta kondisi kawasan yang akan menjadi sasaran pembenahan.

Menurut Fahri, penataan permukiman diperlukan agar kawasan padat tidak berkembang menjadi lingkungan kumuh yang berpotensi memunculkan persoalan kesehatan. Kawasan yang diperbaiki juga harus memberikan manfaat lebih luas bagi kepentingan masyarakat.

"Tadi saya sudah pergi lihat persiapan lahannya dan juga lokasi kawasan yang ingin diperbaiki dan ditata supaya manfaatnya lebih maksimal untuk umum dan tidak menjadi kawasan yang kumuh, yang kotor, kadang-kadang dia bisa menjadi sumber penyakit," ujarnya.

Selain penataan kawasan eksisting, Fahri turut mendorong Pemkab Kukar menyiapkan kawasan pengembangan baru di Tenggarong. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penyediaan lahan sekitar 400 hektare untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, tidak hanya terbatas pada pembangunan perumahan.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memperoleh dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat, dengan membuka peluang keterlibatan BUMN, BUMD hingga pihak swasta.

Pemerintah daerah berharap rencana penataan bantaran Sungai Tenggarong dapat menghasilkan perubahan yang menyeluruh. Mulai dari penyediaan hunian yang lebih layak bagi warga terdampak, pengendalian banjir, hingga terciptanya ruang publik yang lebih representatif bagi masyarakat. (*)