Penulis: Rofi
PASER, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser memastikan pembangunan infrastruktur tetap berlanjut hingga ke pelosok desa meskipun dihadapkan pada keterbatasan keuangan dan kebijakan efisiensi anggaran.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, saat membuka Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) se-Kabupaten Paser Tahun 2026 di Pendopo Lou Bapekat, Kamis (5/11/2026).
Rakordes tahun ini mengusung tema “Membangun Pemerintahan Desa yang Berintegritas, Kolaboratif, dan Efisien Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera”.
Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, terutama infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pelosok.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan secara bertahap agar akses masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Paser semakin terbuka.
Ia juga meminta para kepala desa agar lebih cermat dalam mengelola anggaran, terutama dengan menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Di tengah efisiensi, memang pembangunan tidak bisa diselesaikan 100 persen. Namun, kita harus memilih program yang paling penting dan menjadi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Pemkab Paser menargetkan tingkat kemantapan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten mencapai 70 persen pada 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, dukungan dan kerja sama seluruh pemerintah desa dinilai sangat penting.
Peningkatan infrastruktur jalan diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi barang, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.
Selain pembangunan infrastruktur, Bupati Fahmi juga menyoroti perkembangan status desa di Kabupaten Paser. Berdasarkan data tahun 2026, dari total 139 desa, sebanyak 80 desa telah berstatus Mandiri, 56 desa berstatus Maju, dan tiga desa masih berstatus Berkembang.
Ia berharap setiap desa dapat terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu meningkatkan kemandirian. Setiap desa juga didorong memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Fahmi turut meminta agar desa-desa mandiri yang menunjukkan prestasi diberikan apresiasi, termasuk melalui pemberian insentif. Menurutnya, penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah desa juga diminta tidak mengabaikan persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, seperti rumah tidak layak huni (RTLH), warga miskin, dan tingginya angka pengangguran.
Jika persoalan tersebut masih ditemukan di wilayahnya, kepala desa diminta segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat ditangani sesuai kebutuhan.
Pemkab Paser, lanjutnya, akan terus memberikan arahan dan dukungan kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mendorong pemerataan. (adv)
