Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menyoroti pelayanan Museum Kota Samarinda menyusul munculnya sejumlah dugaan keluhan pengunjung terkait jam operasional, keterlambatan pembukaan hingga minimnya informasi pelayanan.
Melalui Bidang Budaya dan Pariwisata HMI Cabang Samarinda, persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dan pengelola museum. HMI meminta pembenahan dilakukan agar masyarakat yang datang untuk mendapatkan edukasi sejarah dan kebudayaan tidak menghadapi ketidakpastian pelayanan.
Kabid Budaya dan Pariwisata HMI Cabang Samarinda, Ipong.ari, mengatakan keluhan pengunjung tidak seharusnya dipandang sebatas persoalan teknis, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan institusi kebudayaan.
“Jangan sampai kita begitu bersemangat berbicara tentang pelestarian sejarah, tetapi lupa bahwa sejarah itu harus dapat diakses oleh masyarakat. Museum tidak boleh hanya menjadi bangunan yang menyimpan masa lalu, tetapi harus menjadi ruang yang menghidupkan pengetahuan bagi generasi hari ini,” ujarnya, melalui rilis yang diterima, Rabu (30/9/2026).
Berdasarkan dokumentasi ulasan digital yang dihimpun HMI, terdapat sejumlah pengunjung yang mengeluhkan ketidakpastian jam operasional dan keterlambatan pelayanan. Beberapa pengunjung juga mengaku harus menunggu cukup lama tanpa memperoleh kepastian kapan museum dapat dibuka.
HMI menilai ulasan tersebut merupakan pengalaman individual dan belum dapat dijadikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan museum. Namun, apabila keluhan dengan pola serupa terus muncul, informasi tersebut dinilai layak dijadikan bahan evaluasi oleh pengelola.
Ipong menegaskan, HMI tidak bermaksud menghakimi petugas maupun menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas keluhan tersebut. Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah sistem pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian ketika hendak mengunjungi museum.
“Kita tidak sedang menghakimi petugas atau menyimpulkan siapa yang salah. Yang kita dorong adalah bagaimana sistem pelayanan diperbaiki agar masyarakat tidak dirugikan oleh ketidakpastian informasi maupun operasional,” katanya.
Ia menilai Museum Kota Samarinda memiliki posisi penting sebagai ruang edukasi sejarah dan kebudayaan. Karena itu, informasi mengenai jam operasional, prosedur kunjungan hingga perubahan jadwal harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
“Pelayanan publik tidak boleh bergantung pada kebetulan. Masyarakat tidak seharusnya datang ke museum dengan harapan memperoleh pengetahuan, tetapi justru pulang karena tidak mendapatkan kepastian pelayanan,” tegasnya.
Menurut Ipong, pengembangan museum juga harus berjalan beriringan dengan promosi pariwisata. Pemerintah tidak cukup hanya memperkenalkan museum sebagai destinasi wisata budaya, tetapi harus memastikan pelayanan di dalamnya siap menerima masyarakat.
“Jangan terlalu sibuk mempromosikan destinasi jika persoalan mendasar di dalamnya belum diselesaikan. Pariwisata bukan hanya soal mendatangkan orang, tetapi bagaimana memastikan mereka memperoleh pengalaman yang layak dan ingin kembali,” ungkapnya.
Atas persoalan tersebut, HMI Cabang Samarinda mendorong pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Museum Kota Samarinda.
Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian jam operasional dengan informasi resmi, kesiapan sumber daya manusia, standar pelayanan pengunjung, pembaruan informasi publik serta mekanisme pengaduan.
HMI juga mendorong adanya pengkajian terhadap pengalaman dan kepuasan pengunjung secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi dasar perbaikan pelayanan museum.
Selain pelayanan, HMI meminta fungsi edukasi Museum Kota Samarinda diperkuat melalui program kunjungan sekolah, mahasiswa, komunitas dan generasi muda.
Ipong menegaskan kritik yang disampaikan HMI merupakan bentuk kepedulian terhadap keberadaan museum sebagai institusi kebudayaan.
“Kita tidak sedang memperdebatkan siapa yang paling bersalah. Kita sedang mempertanyakan bagaimana sebuah institusi kebudayaan dapat menjalankan mandatnya dengan baik. Evaluasi harus dilakukan, persoalan harus dibenahi, dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang semestinya,” ujarnya.
Ia berharap sorotan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola museum sekaligus memperkuat pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata.
“Sejarah tidak boleh hanya dirawat dalam lemari. Ia harus dibuka, diakses, dan dihidupkan oleh masyarakat. Jangan biarkan sejarah Kota Samarinda terkunci oleh buruknya pelayanan,” pungkasnya.(*)
