Penulis: Muhammad Riduan
Kutai Timur, Presisi.co — Cermin Muda Indonesia (CMI) Korcab Kutai Timur (Kutim) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim bersama PLN mempercepat pemerataan akses listrik ke desa-desa yang hingga kini diduga belum teraliri listrik secara penuh.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul diduga masih adanya desa di Kutim yang belum menikmati akses listrik secara penuh pada 2026. Padahal, Pemkab Kutim bersama PLN menargetkan seluruh desa di wilayah tersebut dapat teraliri listrik tahun ini.
Wakil Ketua Umum CMI Korcab Kutim, Raihan Amali Ramadhan menilai percepatan itu harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
“Kita tidak sedang berbicara soal proyek pembangunan biasa, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di tahun 2026 ini, sudah seharusnya tidak ada lagi desa yang hidup tanpa akses listrik,” ucapnya, melalui rilis yang diterima Presisi.co, Sabtu (15/8/2026).
Raihan karibnya meminta pemerintah tidak menunda realisasi pemerataan listrik, khususnya bagi masyarakat yang masih tinggal di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Persoalan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk pemadaman listrik di Sumatra dan Kalimantan, tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlambat pemenuhan akses listrik bagi desa-desa di Kutim.
“Jangan sampai persoalan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah lain justru menjadi alasan untuk menomorduakan pemenuhan listrik di desa-desa yang hingga hari ini belum teraliri. Justru di situlah pemerintah harus hadir lebih cepat dan lebih tegas,” tegasnya.
CMI menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pencapaian target secara administratif. Pemerataan manfaat pembangunan hingga ke masyarakat yang berada di wilayah terpencil juga menjadi indikator penting.
Karena itu, Raihan mendorong Pemkab Kutim dan PLN menyusun langkah konkret dan terukur untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik menuju tiga desa yang belum terjangkau.
“Listrik adalah kebutuhan mendasar. Ketika masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akses energi, maka di situlah negara dituntut untuk hadir lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan elektrifikasi desa bukan semata-mata persoalan mengejar target pembangunan, melainkan bagian dari upaya memastikan seluruh masyarakat Kutim memperoleh hak dan akses terhadap kebutuhan dasar secara adil.
“Percepatan ini bukan hanya soal memenuhi target, tetapi soal memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.(*)
Editor : Redaksi
