Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Rencana pemerintah pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah pada tahun 2026 menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dari semula sekitar Rp 5,7 triliun, Kukar diperkirakan hanya akan menerima Rp 1,3 triliun — atau berkurang hingga Rp 4,4 triliun.
Pemotongan besar-besaran ini menjadi perhatian serius Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu banyak program prioritas daerah.
“Pemotongan DBH ini berdampak kepada semua anggaran pemerintah daerah se-Kaltim. Tidak terkecuali Kukar. Dari sekitar Rp 5,7 triliun, kita hanya menerima sekitar Rp 1,3 triliun,” ujar Aulia saat ditemui di Lapangan Bola Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong, Jumat (10/10/2025).
Ia menyebut, kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Kukar yang selama ini masih mengandalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam, khususnya migas dan batu bara.
Untuk itu, Aulia menegaskan akan memperjuangkan kembali alokasi DBH dengan menemui langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim. Kemarin para kepala daerah dipimpin Pak Gubernur Rudy Mas’ud sudah bertemu dan sepakat. Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” jelasnya.
Menurut Aulia, penurunan DBH dalam skala besar akan memaksa Pemkab Kukar untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, terutama pada kegiatan yang tidak bersifat mendesak.
“Kegiatan yang belum berjalan kita tahan dulu, dan kegiatan yang sudah berjalan kita lihat tingkat efektivitasnya. Kemudian seperti perjalanan dinas dan kegiatan bersifat seremoni kita kurangi,” tegasnya.
Meski begitu, Aulia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan program prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemkab Kukar, kata dia, akan tetap fokus menjalankan program Kukar Idaman — yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pembangunan desa.
“Di 2026 nanti, kita lebih fokus pada program-program Kukar Idaman. Kegiatan yang menyentuh masyarakat tetap kita jaga. Ini soal prioritas,” ujar Aulia.
Selain menata ulang belanja daerah, Pemkab Kukar juga mulai mengarahkan strategi ekonomi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dua sektor yang akan diperkuat adalah pertanian dan pariwisata.
“Industri batu bara kita sudah mencapai titik akhir dan akan selesai. Maka kita perlu beralih ke pariwisata dan pertanian,” kata Aulia.
Ia Menambahkan, “Kita akan memperkuat peran petani milenial dan sarana prasarana pertanian,” pungkasnya.
Aulia berharap, peralihan ke sektor non-ekstraktif seperti pertanian dan pariwisata dapat menjadi pondasi ekonomi jangka panjang bagi Kukar.
Dengan cadangan fiskal yang berkurang, pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif mengelola sumber daya lokal agar perekonomian tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. (*)
Editor : Redaksi
