search

Advetorial

DPRD Kaltim Komisi IV Damayanti PPDB 2025 Titip Siswa Ketimpangan Sekolah Pemerataan Pendidikan Sekolah Favorit Keadilan Pendidikan Akses Setara Pemerintah Hadir Disparitas Sekolah Fasilitas Pendidikan Guru Berkualitas Pendidikan untuk Semua Reformasi Pendidikan Anak Bangsa Hak Siswa Sekolah Negeri Kaltim Gerindra Kaltim

Ketimpangan Sekolah Picu Titip Siswa, DPRD Kaltim Desak Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penulis: Akmal Fadhil
Minggu, 22 Juni 2025 | 0 views
Ketimpangan Sekolah Picu Titip Siswa, DPRD Kaltim Desak Pemerataan Kualitas Pendidikan
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Praktik penitipan siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menilai fenomena ini mencerminkan ketimpangan kualitas antar sekolah yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah.

Dalam rapat pembahasan PPDB Tahun Ajaran 2025/2026 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Damayanti menegaskan bahwa praktik “titip siswa” mencederai prinsip keadilan dan berpotensi merugikan peserta didik lain yang sebenarnya lolos secara sah.

“Saya pribadi menolak praktik ini. Titip-menitip muncul karena masyarakat merasa hanya beberapa sekolah yang berkualitas. Kalau semua sekolah setara, tidak akan ada anggapan sekolah favorit,” ujar Damayanti Minggu 22 Juni 2025.

Ia menyebutkan bahwa kebiasaan memilih sekolah tertentu bukan hanya soal prestise, tetapi didorong oleh perbedaan kualitas pengajaran, fasilitas, hingga lingkungan belajar yang dianggap lebih kondusif di sekolah tertentu.

“Kondisi ini tidak adil. Anak-anak yang sebenarnya berhak masuk bisa tergeser hanya karena ada jalur tidak resmi,” tambahnya.

Damayanti menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus dimulai dengan pemerataan fasilitas dan tenaga pengajar di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, hanya dengan peningkatan kualitas secara menyeluruh, stigma sekolah favorit bisa dihapus.

“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan konkret. Tidak bisa hanya berharap masyarakat patuh aturan, sementara disparitas mutu antar sekolah dibiarkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kesetaraan dan keadilan. “Setiap anak punya hak yang sama untuk duduk di bangku sekolah. Sistem harus menjamin itu, bukan justru membuka celah kecurangan,” tegas politisi Gerindra itu.

Damayanti berharap Pemprov Kaltim menjadikan isu pemerataan mutu pendidikan sebagai agenda prioritas dalam kebijakan anggaran dan perencanaan pendidikan ke depan.

“Kalau semua sekolah berkualitas, orang tua tak lagi sibuk cari koneksi atau menitip. Kita bangun sistem yang sehat sejak awal,” pungkasnya. (*)