Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Upaya mengatasi kesenjangan akses pendidikan menengah di wilayah pedesaan dan terpencil di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur.
Salah satunya melalui gagasan pengembangan SMA Terbuka sebagai solusi alternatif bagi siswa yang kesulitan menjangkau sekolah formal reguler.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap pendekatan inovatif ini.
Menurutnya, keterbatasan daya tampung bukan hanya persoalan jumlah ruang belajar, tetapi juga letak geografis sekolah yang jauh dari permukiman warga.
“Kalau dikatakan tidak ada daya tampung, sebenarnya ada. Tapi banyak sekolah jaraknya jauh dari desa-desa. Itu yang bikin anak-anak sulit sekolah,” ujar Sarkowi
Sabtu 21 Juni 2025.
Ia menyebut, selisih daya tampung di Kukar mencapai 703 siswa tahun ini. Namun, banyak lulusan SMP yang akhirnya tidak melanjutkan pendidikan karena tidak ada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam konteks ini, model SMA Terbuka dinilai relevan untuk wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan ekonomi. Sarkowi mendorong agar gagasan ini mulai dikaji dan dirancang regulasi pendukungnya.
“Kalau memang tidak bisa bangun sekolah baru dengan cepat, kita butuh format pendidikan yang fleksibel dan bisa menjangkau mereka. SMA Terbuka bisa jadi jawabannya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan lain dalam pembangunan sekolah adalah persoalan lahan. Meski DPRD dan Pemprov telah mendorong pembangunan sekolah baru seperti di Loa Tebu, beberapa rencana terhambat akibat belum tersedianya lahan yang legal dan siap dibangun.
“Kita butuh kepastian status lahan. Kalau ada hibah, prosesnya cepat. Tapi kalau harus pembebasan, itu berat dan lama,” jelasnya.
Sarkowi menambahkan, banyak siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri lebih memilih menunda sekolah hingga tahun berikutnya. Di sisi lain, sekolah swasta kerap menjadi tumpuan, namun terkendala biaya dan minimnya fasilitas di luar kawasan kota.
“Kita tidak bisa abaikan peran swasta. Tapi juga harus pastikan ada keseimbangan agar semua anak tetap punya akses yang adil terhadap pendidikan,” tegasnya.
Politisi asal Golkar itu berharap Pemprov Kaltim segera menyusun kebijakan yang tidak hanya menambah rombongan belajar, tetapi juga membuka ruang pendidikan berbasis komunitas dan teknologi di daerah sulit.
“Pendidikan itu hak semua anak, termasuk yang tinggal di pesisir atau pegunungan. Kalau harus tunggu sekolah fisik dibangun, bisa terlalu lama,” pungkasnya. (*)
