Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memprioritaskan perbaikan SMAN 4 Samarinda, menyusul kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan dan tak pernah mendapat sentuhan serius dari APBD selama lebih dari empat dekade.
Sekolah yang berdiri sejak 1982 itu menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim, setelah diketahui terus beroperasi dalam kondisi rawan banjir dan kerusakan fisik tanpa rehabilitasi menyeluruh dari pemerintah.
“Selama 43 tahun, tidak pernah ada alokasi anggaran yang benar-benar menyasar pembenahan SMAN 4 secara menyeluruh. Ini ironi dan ketimpangan yang tak bisa dibiarkan,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi Sabtu 21 Juni 2025.
Ia menekankan pentingnya memasukkan perencanaan rehabilitasi atau relokasi sekolah tersebut dalam Perubahan APBD 2025, dan segera dieksekusi pada tahun anggaran 2026.
Menurut Darlis, lokasi sekolah yang berada di kawasan dataran rendah kerap membuat aktivitas belajar mengajar lumpuh saat musim hujan tiba. Bahkan, banjir bisa terjadi meski curah hujan tidak terlalu tinggi.
“Rumah saya dekat sekolah itu, jadi saya paham betul kondisinya. Hujan sebentar saja, air sudah naik,” ujarnya.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Darlis menilai kasus SMAN 4 mencerminkan lemahnya pemetaan kebutuhan pendidikan di perkotaan, terutama Samarinda dan Balikpapan, yang setiap tahun menghadapi tekanan daya tampung akibat tingginya jumlah lulusan SMP.
“Kalau sekolah seperti SMAN 4 saja diabaikan, lalu bagaimana kita mau menampung lonjakan peserta didik? Solusi tidak bisa lagi ditunda,” kata Darlis.
Ia menambahkan, penambahan ruang belajar dan pembangunan sekolah baru harus berjalan paralel dengan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi sekolah-sekolah yang rentan terdampak banjir.
“Kalau memang relokasi lebih masuk akal dari sisi biaya dan jangka panjang, maka itu harus segera dirancang, bukan menunggu infrastruktur makin rusak,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Darlis, akan mendorong sinergi antara Disdikbud, Bappeda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan ini tidak lagi tertinggal dalam skala prioritas pembangunan provinsi.
“Ini bukan hanya soal sekolah rusak. Ini soal hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan bermutu,” pungkasnya. (*)
