search

Advetorial

DPRD Kaltim Komisi III DPRD Subandi PKS Pembangunan Samarinda Ibu Kota Kaltim Infrastruktur Samarinda Banjir Samarinda UMKM Kaltim Dukungan Pemprov Kaltim Pembangunan Inklusif Kaltim Membangun Kota Layak Huni Anggaran Daerah Pemerataan Pembangunan APBD Samarinda Aspirasi Masyarakat Representasi Provinsi Kaltim Untuk Semua Pemerintah Provinsi Kaltim Kolaborasi Pusat dan Daerah

DPRD Kaltim Desak Pemprov Prioritaskan Pembangunan Samarinda

Penulis: Akmal Fadhil
Jumat, 20 Juni 2025 | 28 views
DPRD Kaltim Desak Pemprov Prioritaskan Pembangunan Samarinda
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. (Istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih serius memperhatikan pembangunan Kota Samarinda yang dinilai sebagai representasi wajah provinsi di mata publik.

Menurutnya, banyak persoalan mendasar di Samarinda yang belum tertangani secara maksimal akibat keterbatasan anggaran di tingkat kota.

Ia menilai dukungan nyata dari Pemprov menjadi kunci agar kota ini bisa berkembang layak sebagai ibu kota provinsi.

“Samarinda adalah cermin Kaltim, namun tanpa alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi, sulit bagi kami menyelesaikan persoalan besar seperti banjir dan pengembangan usaha kecil,” ujar Subandi Jumat 20 Juni 2025.

Ia menyebut penanganan banjir, kekurangan infrastruktur dasar, hingga minimnya dukungan terhadap pelaku UMKM sebagai sejumlah tantangan krusial yang memerlukan campur tangan provinsi.

“Anggaran APBD kota tidak cukup untuk mendukung semua program prioritas. Perlu intervensi nyata dari provinsi agar rencana pembangunan yang telah disusun bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Politikus asal PKS ini juga menekankan bahwa kemajuan Samarinda sebagai ibu kota akan berdampak langsung pada citra dan persepsi terhadap Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Karena itu, ia mendorong distribusi anggaran yang lebih adil dan berbasis kebutuhan lapangan.

Subandi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Samarinda di tingkat provinsi dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan bersifat inklusif dan berorientasi pada hasil nyata.

“Kalau Samarinda ingin menjadi kota yang layak huni dan berkembang secara modern, maka kolaborasi dan dukungan dari provinsi adalah kuncinya,” tutupnya. (*)