Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah pusat diminta menyesuaikan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi riil masing-masing daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, yang menilai perbedaan geografis dan harga bahan pokok perlu menjadi pertimbangan utama.
Menurutnya, standar nasional yang diterapkan secara seragam justru berpotensi menyulitkan daerah seperti Kalimantan Timur, di mana distribusi logistik masih menjadi tantangan dan harga kebutuhan pokok relatif tinggi dibanding wilayah lain seperti Jawa.
“Program ini sangat baik dan perlu kita dukung. Tapi jika tidak adaptif terhadap kondisi lokal, justru bisa tidak efektif,” kata Andi Satya Selasa 17 Juni 2025.
Ia mencontohkan bahwa dalam uji coba awal, biaya pelaksanaan MBG menunjukkan perbedaan signifikan antarwilayah.
Karena itu, penyesuaian anggaran dan pendekatan pelaksanaan harus disusun dengan cermat agar program benar-benar menyasar siswa yang membutuhkan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Legislator dari Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pangan Nasional sebagai pelaksana program dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, penyusunan data penerima, pengadaan bahan makanan, dan pelibatan tenaga pelaksana perlu dirancang bersama agar tidak menimbulkan hambatan teknis.
“Koordinasi antarlevel pemerintahan sangat krusial. Jangan sampai ada tumpang tindih atau salah sasaran,” jelasnya.
Selain kuantitas makanan, Andi juga menyoroti aspek kualitas gizi. Ia mengingatkan agar setiap menu yang disiapkan benar-benar memenuhi kebutuhan anak usia sekolah, bukan sekadar memenuhi target distribusi.
“Tujuannya adalah membentuk generasi sehat dan cerdas. Program ini harus punya dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Andi Satya berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog lebih luas agar pelaksanaan program MBG di daerah bisa berjalan maksimal.
Ia menyebut Kaltim siap mendukung jika pelaksanaannya memperhatikan konteks dan tantangan lokal secara menyeluruh. (*)
