search

Advetorial

DPRD Kaltim Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry Pendidikan Disiplin Pelajar Bermasalah Pendidikan Gaya Militer Pendidikan Karakter Pendidikan Alternatif Pelatihan Barak Etika Pelajar Pendidikan Kaltim Pramuka Pembentukan Karakter Siswa Nakal Disiplin Remaja

DPRD Kaltim Dukung Pendidikan Disiplin Bergaya Militer untuk Siswa Bermasalah

Penulis: Akmal Fadhil
Selasa, 17 Juni 2025 | 24 views
DPRD Kaltim Dukung Pendidikan Disiplin Bergaya Militer untuk Siswa Bermasalah
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi Zahry. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Konsep pendidikan disiplin bergaya militer bagi siswa bermasalah mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur. Dukungan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menanggapi wacana kebijakan serupa yang tengah dikaji di beberapa daerah, termasuk yang lebih dulu diterapkan di Jawa Barat.

Sarkowi menilai pendekatan semacam ini layak dipertimbangkan sebagai solusi atas meningkatnya kasus pelanggaran disiplin di kalangan pelajar. Ia menyebut bahwa model pelatihan berbasis barak militer dapat membentuk kebiasaan positif, terutama bagi remaja yang cenderung sulit diatur.

“Saya setuju, karena pendidikan disiplin itu membentuk karakter. Di kita, sering kali justru perilaku baru berubah kalau ada tekanan atau aturan yang tegas,” ujar Sarkowi Selasa 17 Juni 2025.

Politisi Partai Golkar itu menyebut contoh organisasi seperti Pramuka yang menanamkan kebiasaan tertib dan bertanggung jawab. Ia percaya pendekatan dengan rutinitas terstruktur, seperti yang berlaku di lingkungan militer, mampu membangun etika dan kemandirian pelajar.

Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti ketepatan waktu, doa sebelum makan, dan olahraga rutin merupakan nilai-nilai dasar yang dapat membentuk karakter kuat jika diterapkan secara konsisten.

“Pola hidup di lingkungan barak sangat disiplin. Dari salat tepat waktu, cara makan, sampai kebiasaan berolahraga. Itu bagus untuk pembentukan karakter,” tambahnya.

Meski mendukung, Sarkowi mengingatkan bahwa penerapan program semacam ini harus disertai dengan prosedur yang jelas. Sasaran peserta, metode pelaksanaan, dan hasil yang ingin dicapai harus ditentukan secara rinci agar tidak menimbulkan polemik.

“Harus jelas output dan outcome-nya. Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Saat ini, belum ada rencana resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengadopsi kebijakan serupa. Namun, wacana tersebut dinilai dapat menjadi alternatif kebijakan pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah di daerah. (*)