Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kalangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti perlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dan Perubahan APBD 2025, yang dipicu oleh anjloknya harga batu bara serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai kondisi ini menjadi sinyal perlunya reformasi strategi fiskal dan diversifikasi sumber pendapatan.
“APBD kita memang mengalami perlambatan. Salah satu penyebabnya adalah dampak Perpres Nomor 1 Tahun 2025 serta menurunnya pendapatan dari sektor unggulan seperti tambang,” ujar Sapto Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan membuat fiskal Kaltim sangat rentan terhadap dinamika pasar global.
Sementara, pendapatan asli daerah (PAD) belum cukup kuat menopang belanja daerah saat pendapatan pusat menurun.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mulai serius menggali potensi PAD dari sektor-sektor lain,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menyoroti belum pastinya kontribusi dari skema partisipasi kepemilikan (participating interest/PI) 10 persen yang menjadi andalan baru pendapatan daerah. Menurut Sapto, angka proyeksi dari PI perlu dikaji dan dijadikan dasar realistis dalam menyusun prognosis fiskal jangka menengah.
“Dari BPKAD dan Bapenda tadi dijelaskan mengenai dana transfer dan realisasinya. Namun kami masih menunggu angka pasti yang akan dibahas lebih rinci di rapat anggaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sapto menekankan pentingnya pembaruan sistem perencanaan fiskal daerah agar lebih responsif terhadap gejolak ekonomi nasional. Menurutnya, fleksibilitas dan akurasi dalam perencanaan akan menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Kita punya potensi besar di luar tambang, seperti sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola baik, sektor-sektor ini bisa bantu perkuat struktur APBD kita,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mendorong kebijakan fiskal yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada data aktual dalam setiap penyusunan anggaran. (*)
