Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyediakan layanan Wi-Fi gratis di 841 desa terancam tidak berjalan maksimal akibat belum meratanya akses listrik, terutama di wilayah pedalaman seperti Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa tanpa ketersediaan listrik yang memadai, program Wi-Fi gratis yang merupakan bagian dari inisiatif “Gratispol” bisa menjadi proyek yang tidak efektif.
“Program Wi-Fi ini penting, tapi jangan sampai terbentur realita di lapangan. Banyak desa belum teraliri listrik PLN. Kalau ini tidak diselesaikan, maka internet gratis pun tak bisa dinikmati,” kata Agusriansyah, Selasa 10 Juni 2025.
Program Wi-Fi gratis diluncurkan pada April 2025 oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sebagai salah satu dari enam layanan unggulan Gratispol, yang juga mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan perumahan, dan seragam sekolah.
Namun, Agusriansyah menyoroti bahwa infrastruktur dasar seperti listrik masih menjadi tantangan di sejumlah daerah terpencil.
Ia menyarankan agar pemerintah provinsi segera menyiapkan skema alternatif seperti pembangkit tenaga surya atau sistem hybrid untuk mendukung kebutuhan listrik di desa-desa yang belum tersambung jaringan PLN.
“Mudah-mudahan ada perencanaan yang matang. Desa-desa yang belum masuk listrik harus diberi solusi energi alternatif agar bisa mendukung program Wi-Fi gratis,” ujarnya.
Legislator asal Dapil VI itu juga mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan program berjalan merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, konektivitas internet sangat krusial, bukan hanya untuk pendidikan dan informasi, tapi juga mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital di desa.
“Wi-Fi gratis ini bukan sekadar program simbolis. Ini bisa menghubungkan anak-anak ke pendidikan digital, pelaku UMKM ke pasar online, dan masyarakat desa ke layanan digital lainnya. Tapi tanpa listrik, semua itu hanya wacana,” tegasnya.
Agusriansyah pun berharap program ini tidak hanya dipandang sebagai janji politik, melainkan sebagai langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa.
