Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tidak mengurangi dukungan fiskal terhadap daerah yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai justru daerah-daerah seperti Bontang dan Kutai Timur (Kutim) yang telah mandiri dalam pembiayaan layanan kesehatan layak diberi penghargaan dalam bentuk insentif provinsi.
“Daerah-daerah ini sudah serius mengalokasikan anggaran untuk memastikan warganya mendapat jaminan kesehatan. Jangan sampai karena mereka sudah mandiri, malah dukungan dari provinsi dihentikan,” tegas Agusriansyah, Senin 9 Juni 2025.
Menurut legislator dari Dapil 6 itu, pengurangan anggaran terhadap daerah yang telah mencapai UHC justru menjadi sinyal negatif dan dapat melemahkan semangat daerah lain untuk mengejar target serupa.
Ia menekankan, pendekatan penghargaan fiskal jauh lebih efektif untuk mendorong pemerataan layanan publik.
“Ini bukan soal BPJS saja. Insentif yang diberikan provinsi bisa dipakai untuk penguatan layanan kesehatan lain yang juga penting, seperti fasilitas puskesmas, program gizi, atau edukasi kesehatan masyarakat,” katanya.
Agusriansyah juga menyoroti kecenderungan pemprov yang dinilainya terlalu fokus pada pembiayaan daerah yang belum mandiri, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan bagi daerah yang sudah lebih maju.
“Keberhasilan daerah seperti Bontang dan Kutim harusnya jadi benchmark. Justru mereka harus didorong agar bisa naik level lagi dalam pengelolaan kesehatan, bukan ditinggal,” tambah Sekretaris Fraksi PKS itu.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim menyusun mekanisme penghargaan fiskal berbasis capaian kinerja, termasuk dalam sektor kesehatan.
Menurutnya, bentuk dukungan ini penting untuk menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan sekaligus mendorong inovasi di daerah.
“Kalau anggaran tetap disalurkan, tapi dalam bentuk insentif atau block grant, daerah bisa lebih fleksibel mengembangkan program-program kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakatnya,” tandasnya.
Agusriansyah menutup dengan mengingatkan bahwa pencapaian UHC bukan akhir dari proses, melainkan langkah awal menuju sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
