Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Banjir dan tanah longsor yang belakangan melanda wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga diduga kuat terkait aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah,
meskipun sektor pertambangan legal berkontribusi besar terhadap perekonomian, pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas tambang kerap diabaikan, yang berujung pada kerusakan daerah hulu dan memperparah risiko bencana.
“Banjir ini terjadi di banyak titik, termasuk Samarinda dan Kaltara. Curah hujan tinggi jadi penyebab utama, tapi aktivitas tambang yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan turut memperparah situasi,” katanya Minggu 8 Juni 2025.
Politisi ini mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas izin dan praktik operasional tambang, agar aktivitas pertambangan lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Evaluasi tidak boleh hanya sebatas administratif. Pemerintah harus melakukan pengawasan teknis dan menilai dampak ekologis di lapangan,” ujarnya.
Sya’diah menegaskan, tambang yang terbukti merusak lingkungan dan memicu bencana harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu.
Ia menekankan bahwa keberadaan tambang tetap diperlukan, namun harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan masyarakat.
Dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang menjadi kunci penting dalam mencegah bencana banjir dan longsor yang lebih besar di masa depan.
“Kami harap pemerintah provinsi dapat memperkuat regulasi dan penegakan hukum demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” pungkas Syarifatul Sya’diah. (*)
