search

Advetorial

DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan Komisi II DPRD Kaltim Dana Fiskal Kaltim Penurunan Dana Transfer PAD Kaltim Ketahanan Fiskal Daerah Reformasi Anggaran Belanja Daerah Efisien Investasi Daerah Perusda Kaltim Ekonomi Nonmigas Diversifikasi Ekonomi Pertanian Kaltim Perikanan Kaltim Pariwisata Kaltim Industri Pengolahan Kaltim Sinkronisasi OPD Politisi PKS

Penurunan Dana Fiskal Kaltim 2026 Jadi Tantangan, DPRD Optimis dengan Sumber Pendapatan Daerah

Penulis: Akmal Fadhil
Sabtu, 07 Juni 2025 | 4 views
Penurunan Dana Fiskal Kaltim 2026 Jadi Tantangan, DPRD Optimis dengan Sumber Pendapatan Daerah
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Proyeksi penurunan dana fiskal Kalimantan Timur dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun pada 2026 memicu kekhawatiran, namun anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan perlunya sikap tenang dan persiapan matang.

Firnadi mengatakan angka tersebut belum final dan fluktuasi dana transfer pusat ke daerah memang hal biasa dalam dinamika kebijakan fiskal nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah harus memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat.

“Kita tidak perlu panik. Kaltim memiliki potensi migas dan nonmigas yang cukup besar untuk menjaga daya tahan fiskal kita,” ujar Firnadi Sabtu 7 Juni 2025.

Politisi PKS ini optimistis peluang pemulihan fiskal masih terbuka selama harga energi global tetap mendukung, kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) membaik, dan investasi daerah berjalan sesuai target.

Untuk mengantisipasi potensi penurunan anggaran, Firnadi mengingatkan pentingnya efisiensi belanja dan sinkronisasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Setiap OPD diharapkan merancang kegiatan yang realistis agar pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas.

“Kita harus siapkan skenario matang agar penurunan dana fiskal tidak menghambat pembangunan daerah,” katanya.

Firnadi juga mengajak memperkuat sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan sebagai sumber PAD baru yang berkelanjutan.

Menurutnya, diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang rentan guncangan.

“Ini saatnya reformasi anggaran dan tata kelola pembangunan yang lebih efisien dan berdampak nyata,” pungkas Firnadi. (*)