search

Advetorial

DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan Komisi II DPRD Kaltim Kutai Kartanegara Diversifikasi Ekonomi Kukar PAD Non Migas Ekonomi Berkelanjutan Perkebunan Kukar Peternakan Kukar Perikanan Kukar Hilirisasi Industri Industri Lokal Kukar Ekonomi Inklusif Transformasi Ekonomi Kukar Kelapa Kukar Sawit Kukar Ekonomi Daerah Ketahanan Fiskal Daerah Politisi PKS

DPRD Desak Kukar Kurangi Ketergantungan Migas, Dorong Diversifikasi PAD Sektor Riil

Penulis: Akmal Fadhil
Sabtu, 07 Juni 2025 | 6 views
DPRD Desak Kukar Kurangi Ketergantungan Migas, Dorong Diversifikasi PAD Sektor Riil
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Ketergantungan Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap pendapatan dari sektor migas dan batu bara dinilai tak lagi menjamin keberlanjutan fiskal daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendorong pemerintah daerah segera melakukan diversifikasi ekonomi untuk memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke sektor-sektor non-ekstraktif.

“Kita tak bisa terus bergantung pada migas dan batubara yang rentan fluktuasi. Kukar punya lahan dan potensi besar di sektor lain yang belum tergarap serius,” tegas Firnadi, Sabtu 7 Juni 2025.

Politisi PKS itu menyebut sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai tiga bidang strategis yang perlu mendapat porsi perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan Kukar.


Salah satu yang ia soroti adalah pengembangan perkebunan kelapa dan sawit yang dinilai punya prospek jangka panjang dan ramah lingkungan.

“Kelapa dan sawit itu punya pasar yang besar. Kalau dikelola serius, bisa menjadi andalan PAD yang tidak mengandalkan galian tambang,” ujarnya.

Lebih jauh, Firnadi juga menilai bahwa selama ini Kukar terlalu fokus pada sektor hulu, khususnya tambang dan migas, tanpa membangun industri hilir sebagai ekosistem penunjang.

Padahal, menurutnya, potensi ekonomi lanjutan seperti pengolahan limbah tambang, usaha penyediaan suku cadang industri, dan pelatihan tenaga kerja lokal bisa mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

“Kita harus berani mendorong industrialisasi berbasis lokal. Daerah tidak hanya jadi penyedia bahan mentah, tapi juga pusat pengolahan dan distribusi,” katanya.

Firnadi juga menyebut perlunya kolaborasi nyata antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta untuk mewujudkan transformasi ekonomi Kukar.

Tanpa langkah konkret dan terukur, kata dia, daerah akan terus bergantung pada sektor yang sifatnya tidak terbarukan.

“Sudah waktunya kita berpikir jangka panjang. Kukar harus berani bertransformasi. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. (*)