Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan tajam. Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari harapan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut ketidaksesuaian antara potensi dan hasil menjadi tanda perlunya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan BUMD di daerah.
“Harapan kita jelas: Perusda itu harus menghasilkan PAD. Tapi kenyataannya belum ada hasil signifikan yang bisa kita banggakan. Padahal, SDA kita luar biasa,” ujar Firnadi Sabtu 7 Juni 2025.
Menurutnya, banyak Perusda justru belum mampu menjalankan fungsi bisnis secara optimal. Sebagian masih terjebak dalam status hukum yang belum jelas antara tetap sebagai badan usaha tradisional atau bertransformasi menjadi Perseroda (Perseroan Daerah).
“Banyak yang masih setengah jalan. Status hukumnya belum jelas, izin usaha tersendat, dan yang paling parah: manajemen masih lemah. Leadership dan tata kelola belum mumpuni,” tegasnya.
Firnadi menekankan pentingnya pengembangan sektor nonmigas seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang dinilai lebih berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Potensi kita di luar batu bara itu besar, tapi belum dimaksimalkan. Sayang kalau semua hanya menunggu dari pusat. Kita bisa mandiri kalau mau serius,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan soal ancaman penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Hal ini membuat penguatan PAD melalui BUMD menjadi semakin mendesak.
“Kalau kita tidak berbenah dari sekarang, kita bisa tergagap menghadapi pengurangan anggaran pusat. Sementara kita punya aset dan potensi yang belum digarap dengan serius,” tandas politisi PKS itu.
DPRD Kaltim, kata Firnadi, akan terus mendorong eksekutif untuk memperkuat regulasi, melakukan audit menyeluruh, dan memastikan manajemen Perusda diisi oleh profesional, bukan sekadar titipan politik.
“Kita butuh BUMD yang kompetitif dan profesional. Bukan yang hanya jadi beban APBD,” pungkasnya. (*)
