Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengarahkan fokus pembangunan ekonomi ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang peternakan dan perikanan yang dinilai belum tergarap optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin (Ayyub), menyatakan bahwa penguatan UMKM berbasis potensi lokal adalah kunci mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
“Ekonomi daerah tidak bisa bertumpu terus pada sektor besar seperti tambang. Kita harus berani menumbuhkan kekuatan dari akar rumput, dari pelaku UMKM yang bergerak di sektor pangan seperti peternakan dan perikanan,” kata Ayyub Rabu 4 Juni 2025.
Ia menyoroti minimnya dukungan terhadap pelaku usaha lokal, mulai dari akses pelatihan, bibit unggul, hingga sarana produksi. Menurutnya, ini menjadi penyebab utama stagnasi perkembangan UMKM di berbagai daerah di Kaltim.
Ayyub juga menegaskan bahwa pembinaan terhadap UMKM tidak boleh bersifat seremonial atau proyek jangka pendek. Ia mendorong adanya program pendampingan teknis yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Misalnya di peternakan, mereka butuh bibit unggul, kandang yang layak, dan akses pasar. Di sektor perikanan, butuh teknologi budidaya dan pelatihan yang aplikatif. Ini yang harus disediakan pemerintah,” jelasnya.
Politikus PKS itu menilai, tanpa intervensi konkret dari Pemprov, potensi ekonomi daerah justru akan terus dikuasai oleh pelaku besar dari luar, sementara pelaku lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Ia pun meminta agar setiap program ekonomi ke depan menyasar kebutuhan pelaku usaha kecil secara langsung, dengan pendekatan berbasis potensi desa dan wilayah.
“UMKM kita ini tahan banting, tinggal diberi dukungan. Kalau terus dibiarkan tanpa penguatan, kita tidak akan pernah punya ekonomi yang mandiri,” tegasnya.
Ayyub berharap Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim segera menyusun skema pembinaan UMKM yang lebih terintegrasi dan transparan, agar bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran. (*)
