Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Komitmen Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk menanggulangi banjir tak menunggu tuntasnya proses anggaran. Fokus utama saat ini adalah memastikan air mengalir, meski intervensi dilakukan secara terbatas dan bertahap.
Langkah tersebut diambil menyusul kembali munculnya genangan air di sejumlah titik dalam dua bulan terakhir.
“Di antara titik itu, ada yang sudah masuk dalam APBD 2025, tapi banyak juga yang belum. Yang belum tetap kita intervensi. Prinsipnya air harus mengalir dulu, meski tanpa anggaran besar,” tutur AH, usai pimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir, Kamis 26 Juni kemarin.
Pemkot Samarinda memprioritaskan penanganan pada 11 hingga 12 titik genangan, mulai dari wilayah padat penduduk seperti DI Panjaitan dan Lambung Mangkurat, hingga kawasan pinggiran seperti Bengkuring dan Loa Janan Ilir. Pendekatan dilakukan dalam dua jalur: pembenahan drainase kota dan perbaikan alur sungai.
“Kami melakukan pendalaman sampai ke urusan teknis. Sungai Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, semua akan ditangani terkait sedimentasi dan gangguan badan sungai,” tegasnya.
Penanganan bersifat kolaboratif, skala kecil digarap bersama warga lewat kelurahan, sementara kawasan utama akan melibatkan alat berat mini.
“Tidak semua bisa pakai alat berat. Yang skala kecil bisa kita tangani lewat kelurahan bersama masyarakat. Tapi untuk poros utama, kita turunkan ekskavator mini, yang penting air bisa mengalir ke saluran utama atau langsung ke sungai,” jelasnya.
Jalan Siti Aisyah menjadi titik fokus karena statusnya sebagai akses vital. Pemkot siap berkoordinasi dengan Dishub untuk rekayasa lalu lintas jika penanganan memerlukan penutupan sementara.
Tak hanya itu, pendekatan berbasis data juga diterapkan. Pemerintah memanfaatkan citra satelit untuk mendeteksi penyebab genangan yang berkaitan dengan aktivitas manusia.
“Misalnya di Loa Bakung, kita temukan dari citra satelit bahwa bukaan lahan menyebabkan lumpur menyumbat parit. Kita akan telusuri izinnya, jika tidak punya izin, akan kita segel,” tegas Andi.
Dinas PUPR dijadwalkan memaparkan hasil analisis teknis terkini pada Rabu pekan ini. Laporan tersebut akan menentukan skema teknis, kebutuhan alat berat, serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan intervensi fisik dalam waktu dekat. (*)
Editor: Redaksi
