Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Program Gratispol Pendidikan atau pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian khusus dari DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penguatan regulasi dan skenario pembiayaan jangka panjang menjadi kunci agar program ini berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Emira usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Pemprov Kaltim dan sejumlah universitas, Selasa 10 Juni 2025.
Ia mengungkapkan bahwa regulasi berupa peraturan gubernur (Pergub) masih dalam proses asistensi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Regulasi pergub saat ini sedang diasistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah ajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan,” ujar politisi dari Fraksi PDI-P tersebut.
Lebih lanjut, Nanda mengungkapkan bahwa kebutuhan pendanaan Gratispol akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang dicover.
Berdasarkan perhitungan Pemprov, program ini membutuhkan dana hingga Rp1,5 triliun sampai tahun 2030.
“Di 2025 dana difokuskan untuk mahasiswa baru. Tapi mulai 2026, skemanya akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp1,3 triliun. Target akhir totalnya bisa mencapai Rp1,5 triliun,” paparnya.
Ia menyoroti pentingnya kemampuan fiskal daerah untuk mengakomodasi program ini.
Seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain regulasi dan anggaran, Nanda juga menyoroti persoalan nomenklatur kewenangan, mengingat pemerintah provinsi hanya memiliki otoritas atas pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB dan MA, sedangkan program Gratispol menyasar pendidikan tinggi.
“Karena itu, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Kita dukung program ini, tapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya pergeseran anggaran, Nanda menyebut hal itu belum menjadi bagian dari pembahasan dalam forum RDP kali ini.
Namun, ia mengakui bahwa efisiensi belanja tahun 2025 bisa membuka ruang fleksibilitas dalam pendanaan.
“Soal pergeseran belum kita bahas secara spesifik. Tapi memang di 2025 ini ada efisiensi, sehingga bisa dilakukan penyesuaian,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
