Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait penyesuaian program Gratispol-Jospol dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029.
"Kami sudah bersurat ke Pemprov Kaltim untuk mempercepat penyusunan RPJMD, mengingat ini bagian dari kewenangan kami," ujarnya, Sabtu, 22 Maret 2025.
RPJMD merupakan cetak biru pembangunan daerah yang menjadi dasar serta pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah. Ananda menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Fraksi, serta Ketua Komisi. Hasilnya, DPRD mendorong Pemprov Kaltim untuk mempercepat pembahasan RPJMD.
"Kami sudah menggelar rapim dan menginstruksikan Ketua Komisi serta Ketua Fraksi untuk bersurat ke Pemprov agar pembahasan RPJMD tidak melewati jadwal yang ditentukan. Ini penting, karena kita juga akan masuk ke pembahasan APBD 2026," jelasnya.
Ananda menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus selesai tepat waktu, agar program-program yang dijanjikan saat kampanye dapat selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru.
"Kami juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan menetapkan RPJMD Kaltim, termasuk proses konsultasi dengan DPR RI," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian APBD untuk memaksimalkan sejumlah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
"Rancangan RPJMD yang telah disusun akan diselaraskan dengan kebijakan politik yang ada. Kami juga masih bisa melakukan top-up anggaran melalui refocusing," jelas Sri Wahyuni.
Ia menambahkan bahwa anggaran tengah dipetakan ulang agar lebih fleksibel dalam mendukung program 100 hari kerja Gubernur, termasuk program Gratispol, yang salah satunya mencakup seragam sekolah gratis.
"Anggaran bisa dialihkan untuk program seperti seragam sekolah gratis dan program prioritas lainnya dalam skema Gratispol," tandasnya.
Sri menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan penyesuaian dan berkoordinasi dengan tim transisi agar RPJMD sejalan dengan visi-misi kepala daerah baru.
"Kami juga segera berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan tim transisi, agar implementasi program bisa langsung dieksekusi," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
