Penulis: Rafika
Presisi.co - Anies Baswedan belum lama ini memberikan ceramah bertema Infrastruktur Pendidikan dan Kualitas Manusia, di Masjid Kampus UGM pada Ramadan Public Lecture. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga menyinggung isu politik dan demokrasi.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menanggapi ceramah eks Gubernur DKI Jakarta itu dengan kritikan tajam. Ia menilai Anies menjadikan masjid sebagai tempat menyampaikan sindiran politik.
"Masjid tempat ibadah (x) Masjid tempat sindir politik (y) Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM," tulis Raja Juli Antoni.
Lantas, seperti apa hukum bahas politik di masjid?
Polemik mengenai pembahasan politik di masjid sebenarnya bukan hal baru. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa berbicara soal politik di masjid diperbolehkan selama konteksnya adalah politik keadaban, bukan kampanye atau ajakan memilih kandidat tertentu.
"Kita tetap bicara politik keadaban. Jadi kekuasaan yang kita rangkum untuk umat. Jadi siapa pun punya beban untuk berpolitik, tapi politik ada keterlibatan dalam memperbaiki negara dan memperbaiki umat, itu politik," ujar Cholil Nafi seperti dikutip dari laman resmi MUI, Kamis (6/3/2025).
"Karena kita memang membutuhkan politik. Amar maruf nahi mungkar, itu politik. Itu tugas kita," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa politik dalam masjid harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan kebaikan bersama, bukan ajakan untuk memilih calon tertentu dalam kontestasi politik.
"Ini baru kita menjalankan fungsi masjid dalam peradaban. Jadi nilai-nilai kemanusiaan disampaikan, politik yang baik disampaikan, tetapi jangan (serukan dalam masjid) pilih yang A dan pilih yang B," kata Cholil Nafis.
"Di luar (masjid) silakan dilakukan (memilih kandidat politik) karena itu hak. Masjid (harus) dijadikan sebagai pusat kebangkitan umat, bagaimana kita ini bisa membagikan inspirasi, fondasi dan nilai-nilai dibangun dari masjid,” tandasnya.
Lebih lanjut, Cholil Nafis menjelaskan masjid sebaiknya dihindari sebagai arena politik praktis agar tidak memicu perpecahan umat. Namun, ia menegaskan bahwa masjid tetap dapat menjadi tempat penyampaian nilai-nilai politik yang berkaitan dengan moralitas dan keadaban. (*)
Editor: Rafika
