Penulis: Cika
Presisi.co - Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Fitriyani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk lebih serius dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, APBD harus realistis dan akuntabel agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Fitriyani menyampaikan hal tersebut dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, Senin (17/7/2023).
"Penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realistis, rasional, dan akuntabel," kata Fitriyani.
Ia menjelaskan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat menentukan kualitas APBD.
"APBD harus realistis, artinya sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah. APBD juga harus akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Fitriyani.
Fitriyani berharap Pemkab Kutim dapat menyusun APBD yang realistis dan akuntabel, sehingga dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.
