Penulis: Cika
Presisi.co - Anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk segera membenahi kendala penyerapan anggaran APBD 2023.
Hal ini disampaikan Basti Sangga Langi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kendala penyerapan anggaran APBD 2023 yang digelar oleh DPRD Kutim pada Senin (24/7/2023).
Dalam rakor tersebut, Basti mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kutim tetap optimis untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran APBD tahun 2023.
Namun, Basti menilai optimisme tersebut perlu dibuktikan dengan tindakan nyata.
"Mereka (Dinas PU dan Perkim) bilang optimis bisa selesai semua. Makanya tadi saya sampaikan kalau anggaran Rp 5,9 triliun mereka tidak bisa kelola, apalagi untuk tahun depan 2024 yang anggarannya mencapai Rp 8, 1 triliun, pasti akan susah payah," kata Basti.
Menurutnya, kendala penyerapan anggaran APBD 2023 yang dihadapi oleh Dinas PU dan Perkim, seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan permasalahan teknis, harus segera diatasi.
"Mereka harus menyampaikan permasalahannya kepada kita untuk dicarikan solusi bersama, sehingga tidak membuat kita bingung. kok belum berjalan semua program, padahal anggarannya sudah ada, Karena ini akan menimbulkan dampak kepada masyarakat," ujarnya.
Basti juga meminta OPD Pemkab Kutim untuk segera merealisasikan program APBD 2023 di awal bulan Agustus sebelum pengesahan APBD perubahan pada September mendatang.
"Kalau sampai bulan Agustus tidak jalan, kita akan tindak lanjuti dan tidak akan tinggal diam. Artinya kalau bulan delapan ini belum bisa berjalan berarti betul-betul kelewatan kan," pungkasnya.
