Penulis: Cika
Presisi.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Basti Sangga Langi dari Fraksi Gabungan Amanat Keadilan Berkarya mempertanyakan alasan yang terus berulang-ulang dari pemerintah daerah terkait lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Basti Sangga Langi mengatakan bahwa alasan yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman (Perkim) terkait kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa diterima secara akal sehat.
"Kalau terkait SDM, kenapa tidak disekolahkan sejak awal, kan permasalahan ini sudah lama dan kami selalu mengingatkan. Jangan terus alasan masalah SDM, kalau bisa di sekolahkan yah disekolahkan kalau memang perlu," kata Basti Sangga Langi, Selasa (26/7/2023).
Menurutnya, alasan yang disampaikan oleh Dinas PU dan Perkim tersebut sudah berulang-ulang, yaitu dua tahun lalu juga menjadi alasan dari kedua dinas tersebut.
"Alasannya itu sudah berulang-ulang, jadi artinya kalau memang perlu disekolahkan yah sekolahkan orang-orangnya supaya dapat sertifikasi, kalau memang itu menjadi persyaratan bisa menjadi PPK," paparnya.
Basti Sangga Langi berharap Dinas PU dan Perkim bisa menjalankan program sebelum pengesahan APBD perubahan dilakukan, karena dikhawatirkan tidak maksimal dalam pekerjaannya dan akan menjadi boomerang bagi pemerintah.
"Kami harap ini tidak terjadi lagi, kalau nantinya bersamaan dengan anggaran perubahan, saya pikir ini tidak akan maksimal dan banyak yang akan menjadi SILPA. Kita inginkan itu tidak ada lagi SILPA, sehingga Pemerintah harus mencari solusi agar uang ini dibelanjakan
