Penulis: Cika
Presisi.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan mengawasi secara ketat penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Hal ini menyusul lambannya penyerapan anggaran di kedua OPD tersebut hingga triwulan II 2023.
Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan, pihaknya telah memanggil Dinas PU dan Perkim untuk membahas kendala yang dihadapi. Dari hasil pertemuan tersebut, Dinas PU dan Perkim mengaku optimis bisa menyelesaikan penyerapan anggaran tahun 2023.
"Namun, kami tidak akan segan-segan menegur apabila apa yang disampaikan Dinas PU dan Perkim tidak sesuai dengan realisasinya," tegas Asti Mazar, Selasa (25/7/2023).
Asti Mazar juga mengingatkan Dinas PU dan Perkim agar tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga harus fokus pada realisasi fisik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami akan terus mengawal penyerapan anggaran di Dinas PU dan Perkim. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Angle berbeda:
Tulisan asli lebih fokus pada penjelasan terkait langkah-langkah yang diambil DPRD Kutim dalam mengawasi penyerapan anggaran di Dinas PU dan Perkim. Dalam tulisan ini, saya mencoba untuk memberikan angle yang berbeda, yaitu dengan menyoroti sikap tegas DPRD Kutim dalam mengawasi penyerapan anggaran.
