Penulis: Cika
Presisi.co - Rapat Paripurna ke 21 DPRD Kutai Timur (Kutim) yang digelar pada Kamis (03/08/2023) di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, berlangsung alot. Rapat ini membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang disampaikan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, sejumlah anggota DPRD yang hadir melakukan interupsi terkait pelaksanaan proses pembangunan di Kutim. Mereka menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kecamatan, khususnya di Kecamatan Kaliorang.
Ketua Komisi C Adi Sutanto adalah yang pertama mengajukan interupsi. Ia mempertanyakan terlambatnya pembangunan jalan simpang 4 Polsek Kaliorang menuju simpang 3 Desa Bangun Jaya Kaliorang. Ia meminta penjelasan dari pemerintah agar tidak terjadi salah persepsi dan informasi terkait pembangunan jalan yang sudah lama dinanti oleh masyarakat.
“Melalui forum ini, pak Bupati bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi dan informasi terkait pembangunan jalan yang sudah lama dinanti oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Kaliorang,” ujarnya.
Interupsi lain datang dari Ketua DPC Gerindra Kutim dr Novel Tyty Paembonan. Ia meminta agar pemerintah lebih peka dan responsif dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2023 ini. Ia mengharapkan agar program yang diajukan oleh masing-masing perangkat daerah bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Dan, kamipun (DPRD) melalui banggar dan hasil reses kami, akan coba mengakomodir program pembangunan melalui anggaran perubahan ini agar bisa maksimal,” ujarnya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang hadir dalam rapat tersebut, belum memberikan tanggapan atas interupsi yang dilontarkan oleh anggota DPRD. Rapat Paripurna ke 21 DPRD Kutim masih berlangsung hingga berita ini diturunkan.
