Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Presiden Joko Widodo menyayangkan banyak anggaran negara baik di pusat dan daerah yang tidak digunakan secara produktif. Menurutnya, hal ini akan semakin menjauhkan target menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat mengetahui bahwa banyak anggaran -- baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) -- digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan anggaran untuk penanganan stunting. Sekitar 80 persen dari anggaran tersebut ternyata hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor dan rapat.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar. Coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telor, susu, protein, sayuran. Coba dilihat detil, saya cek minggu lalu, di APBD Rp10 miliar untuk stunting di cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, untuk penguatan dan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur gak ada sampai Rp2 miliar. Kapan stuntingnya selesai kalau caranya seperti ini?,” ungkap Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Hal serupa terjadi pada anggaran sebuah daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, yang mencapai Rp2,5 miliar. Dari jumlah tersebut dilaporkan sebanyak Rp1,9 miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor serta rapat. Menurutnya, jika permasalahan ini dibiarkan maka anggaran negara akan habis dengan percuma dan tidak ada hasil yang kongkret bagi rakyat.
“Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang Rp0,6 miliar itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan istilah yang absurd, tidak kongkret. Langsung saja disebut untuk modal kerja, beli mesin produksi, untuk marketing karena kalau untuk pengembangan UMKM kan mustinya untuk itu,” katanya.
Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi dengan ketat penggunaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah. Selain pengawasan, Jokowi juga meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN serta Kementerian/Lembaga untuk menggunakan anggaran negara untuk hal-hal yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan begitu menurutnya anggaran negara ke depan bisa lebih produktif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa pihaknya cukup lemah dalam hal pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Ia menuturkan hal ini cukup berbahaya karena akan semakin menjauhkan target Indonesia Emas 2045.
“Peran pengawasan sangat-sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Pelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak. Dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi orientasinya itu hasilnya apa?,” tegasnya. (*)
Sumber: VOA Indonesia
