Penulis: Presisi 1
Presisi – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK mengaku gusar, lantaran stok bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim, makin terbatas. Akibatnya, terjadi antrian yang cukup panjang, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa kabupaten/kota.
Politikus Golkar ini mengaku, sudah mengambil langkah antisipatif untuk segera menuntaskan persoalan ini. Salah satunya, bertemu langsung dengan beberapa pihak terkait, mulai dari PT Pertamina hingga maupun Kementerian dalam hal ini adalah Kementerian ESDM.
“Kami sudah dialog dengan pemerintah pusat. Kelangkaan BBM di Kaltim ini akan segera kami tindak lanjuti. Minggu kedua Desember mendatang, Komisi II sudah saya minta menindaklanjuti dengan bertemu lagi pemerintah pusat dan stakedolder terkait,” sebut mantan Bupati Berau dua periode ini, saat ditemui pada Selasa (26/11) di ruang kerjanya.
Persoalan yang dinilainya klasik ini, diakui Makmur cukup merepotkan pemerintah terlebih masyarakat. Kejadian yang terus berulang tiap tahun ini, ditegaskan Makmur menuntut pemerintah bersama DPRD, untuk segera mengambil langkah serius.
Baca Juga : Tarif BPJS Naik, Rusman Yaqub Minta Fasilitas dan Layanan Kesehatan di Tingkatkan
“Banyak instansi terkait yang mengurus persoalan BBM ini, di pusat saja ada banyak yang membidanginya. Jadi harus benar-benar diurus dengan serius. Kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya langsung dari Komisi II, diketahui bahwa persoalan kelangkaan BBM tahun ini, disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM Subsidi dari Pertamina untuk wilayah Kaltim serta distribusi BBM yang terhambat.
“Maka akan kami minta supaya jatah atau kuota untuk Kaltim ditambah oleh Pertamina Pusat. Supaya tidak terjadi antrian BBM lagi seperti sekarang ini. Tapi kalau sudah cukup, tentu kita harus cari juga apa penyebabnya,” tambahnya lagi.
Baca Juga : Komisi II DPRD Kaltim Bahas Kelangkaan BBM dan Perusda Loyo
Rencana usulan penambahan kuota BBM ini sendiri disebut Makmur akan berhasil, jika seluruh pimpinan pemerintah daerah, baik bupati dan walikota serta pihak kepolisian turut mendukung usulan yang dikatakan Makmur sebagai solusi atas persoalan yang menahun ini.
Dia meminta, agar semua stakeholder terkait di Kaltim, mulai dari bupati dan wali kota, kepolisian, dan Pemerintah Kaltim, agar saling bersinergi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM tersebut. Tanpa adanya kontrol bersama, maka sampai kapan pun masalah itu tidak akan bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Tidak boleh saling menyalahkan. Kepala daerah, baik itu gubernur, dewan, aparat keamanan, dan segenap stakeholder yang lain harus bersinergi untuk menuntaskan persoalan ini,” pesan Makmur.
