Penulis: Opini
Belum selesai mengatasi pandemi Covid-19, dunia dihadapkan ancaman kriris iklim yang menjadi isu panas sejak beberapa tahun ke belakang. Perubahan iklim telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada meningkatnya temperatur udara tapi juga mengubah sistem iklim yang bisa mempengaruhi perubahan alam dan kehidupan manusia secara universal, seperti kesehatan, kualitas dan kuantitas air, hutan, lahan pertanian, habitat, dan ekosistem wilayah pesisir.
Krisis iklim disebabkan oleh beragam hal, seperti deforestasi, penggunaan energi tak terbarukan, hingga penangkapan berlebihan terhadap ikan di laut. Hingga saat ini hutan hujan Amazon menghasilkan karbon dioksida sebanyak 1,5 miliar ton, jumlah ini lebih banyak daripada yang diserap oleh hutan hujan Amazon, yaitu sebanyak 0,5
miliar ton. Hal ini berarti masih tersisa 1 miliar ton karbon dioksida di atmosfer (Carrington, 2021).
Krisis iklim tidak hanya menjadi ancaman keanekaragaman hayati akibat berkurangnya jumlah luasan hutan yang berdampak pada penurunan luas habitat ideal dari spesies target terancam punah, namun juga berdampak luas terhadap semua sektor kehidupan manusia. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga 544 triliun pada periode 2020–2024 akibat perubahan iklim.
Perkiraan terbaru dari InfluenceMap pada tahun 2019 mencatat lima perusahaan gas dan minyak terbesar di dunia (BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron, dan Total) mengucurkan dana sekitar US$ 200 juta per tahunnya untuk melobi kontrol, penundaan, atau melakukan block binding atas kebijakan iklim. Sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan tentang keuntungan berperan besar terciptanya krisis iklim. Pelaku usaha masih sibuk dengan omset (keuntungan) dan mengabaikan nilai kemanusiaan dan kondisi lingkungan hidup.
Jika dianalisis lebih jauh, dampak pemanasan global bisa membunuh lebih banyak manusia dibandingkan dengan pandemi. Krisis iklim bisa menimbulkan ancaman yang bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Dampak besarnya dapat menyebabkan kerugian terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air, energi, dan ketahanan pangan.
Peran Masyarakat
Perlu diketahui bahwa masyarakat masih banyak yang tidak peduli terhadap ancaman perubahan iklim. Ketika kampanye pemanasan global dianggap sebagai gagasan permasalahan tingkat negara atau dunia untuk mengatasi lingkungan, penggunaan istilah perubahan iklim diharapkan mampu membuka mata masyarakat tentang fenomena peningkatan suhu bumi. Bahkan diksi krisis iklim menjadi harapan terakhir menyadarkan manusia untuk lebih khawatir terhadap masa depan kehidupan di muka bumi.
Berdasarkan survei YouGov-Cambridge Globalism Project terhadap 23 negara, tercatat bahwa Indonesia (18%) menjadi negara tertinggi dengan persentase orang yang tidak memercayai bahwa krisis iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian diikuti oleh Arab Saudi (16%) dan Amerika Serikat (13%) sebagai 3 teratas pemuncak survei.
Masyarakat menyangkal bahwa krisis iklim tidak berpengaruh secara langsung terhadap kehidupannya -setidaknya untuk saat ini-. Urusan masa depan dunia dilemparkan kepada pemangku kebijakan yang dituntut untuk menyelesaikan masalah krisis iklim. Sedangkan masyarakat masih acuh tak acuh dengan melakukan berbagai aktivitas yang semakin menambah beban krisis iklim dunia. Gas rumah kaca, emisi aerosol, dan perubahan penggunaan lahan menjadi faktor terjadinya perubahan iklim.
Salah satu strategi transformasi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan permasalahan dunia yang belum bebas dari pandemi, krisis iklim memperbesar risiko kemiskinan dan bencana kemanusiaan secara global.
Disadari atau tidak, perilaku masyarakat secara nyata telah merusak keseimbangan alam namun masih mengabaikan isu krisis iklim dunia. Saat tata nilai dan norma yang dibuat manusia untuk memanfaatkan potensi alam telah diingkarinya sendiri. Nilai-nilai agama dibutuhkan untuk memberi peringatan kepada umat dan memberi koridor
dimensi etis bagi manusia.
Sedangkan untuk keberlangsungan penanganan krisis iklim secara berkelanjutan dibutuhkan sistem atau kurikulum seputar perubahan iklim di tingkat pendidikan dasar. Masyarakat harus diberikan edukasi secara masif mengenai bahaya krisis iklim yang mengancam kehidupan di masa depan. Percuma pemerintah atau lembaga tertentu serius menangani krisis iklim sedangkan masyarakatnya masih konsisten melakukan kerusakan lingkungan.
Selain itu dibutuhkan juga peran media untuk terus memviralkan isu krisis iklim dunia. Semua harus gotong royong fokus menyelamatkan bumi dari segala bentuk bencana yang disebabkan perubahan iklim. Kesadaran terhadap krisis iklim setidaknya mengurangi krisis moralitas manusia tentang hakekat keselarasan kehidupan di bumi. Mengurangi ego terhadap kekayaan (ekonomi) dan kekuasan (politik) demi kehidupan yang lebih layak untuk anak cucu di masa depan.
Penulis: Joko Yuliyanto - Penggagas komunitas Seniman NU
Opini ini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Presisi.co
