Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah ikut bersuara soal Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 yang mulai dibahas Pemkot bersama DPRD Samarinda menghasilkan beragam program prioritas.
Salah satu yang disampaikan Politisi PKS ini terkait pengentasan kemiskinan yang masih tinggi di Kota Tepian, khususnya kategori ekstrim.
Selain pengentasan angka kemiskinan, Nursobah juga mengharapkan agar Pemkot Samarinda bisa melaksanakan kegiatan terkait pembangunan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan, dan bebas dari korupsi.
“Karena semuanya itu dibikin berdasarkan visi misi wali kota,” katanya.
Meminjam data Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bahwa terdapat 1.600 masyarakat miskin ekstrim. Totalnya, ada 9.032 penduduk miskin, dan 3668 masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan 1.000 data anomali yang perlu di validasi.
Nursobah juga menyinggung jika semua pihak bisa bekerja sama dan saling bahu-membahu. Maka seharusnya angka kemiskinan tidak pernah terjadi di Indonesia, pun demikian dengan di Samarinda.
“Harusnya tidak adalah istilah keluarga miskin di Indonesia," tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
