Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Anggota DPRD Samarinda, Sani Bin Husain merespons rencana pemerintah yang dikabarkan bakal menaikkan biaya ibadah haji tahun ini. Menurut dia, rencanan tersebut harus dikaji ulang, agar tidak memberatkan publik.
“Jelas perlu dikaji ulang,” tegas Sani yang adalah anggota Komisi IV DPRD Samarinda.
Sani bilang, pemerintah pusat yang akan menaikan biaya haji hingga 70 persen alias menjadi Rp 68 juta itu sangat tidak ramah bagi sebagian besar masyarakat. Khususnya di Samarinda yang mayoritas adalah karyawan dan pelaku ekeonomi kecil.
Ia menduga, rencana kenaikan biaya haji disebabkan adanya kesalahan dalam pengelolaan dana dari Kemenag.Sebab 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk kemudian menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).
“Sebenarnya tanda-tanda masalah itu telah hadir dalam acara monitoring dan audensi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada 5 Januari 2023 lalu,” serunya.
Ia berharap, BPKH dan Kemenag bisa lebih berhati-hati dalam mengelola dana haji agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah juga harus bisa bertanggungjawab karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN," tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
