Penulis: Presisi 1
Presisi.co – Pasca ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari wilayah ibu kota negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mempersiapkan diri, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Jokowi. Itu disampaikan oleh Bupati PPU Abdul Gafur Masud (AGM), kala ditemui usai pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (2/9) siang.
“Saya yakin, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden akan membawa tinta emas bagi bangsa kita sekaligus awal mula bagi peradaban baru,” ungkap AGM. Kabupaten PPU yang sejatinya berada di wilayah pesisir Kaltim juga diyakini AGM akan memperkokoh kemaritiman nasional menjadi poros dunia, tambahya.
Pasca diumumkan oleh Jokowi pada tanggal 26 Agustus lalu, AGM sendiri mengakui belum ada arahan lanjutan yang diarahkan kepada Pemkab PPU dari Pemerintah Pusat. Meski begitu, AGM meyakini, proses pemindahan ibu kota akan segera dilaksanakan tahun 2020 mendatang.
“Kita memang belum ada dipanggil lagi, tapi Insyaallah Tahun 2020 ini dibangun,” pungkas adik dari Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud dan Anggota DPR-RI Rudi Masud itu.
Baca Juga : Hetifah: Anggota DPRD Kaltim Yang Baru Siap Mengawal Proses Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru
Sebagai informasi, dalam pengumuman ibu kota negara baru, Jokowi dalam konfrensi persnya menyebutkan sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan menggantikan posisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Dua wilayah tersebut, dianggap mampu memenuhi kebutuhan luas wilayah ibu kota baru yakni 180 ribu hektar. Selain itu, letak geografis Kabupaten PPU dan Kukar yang berada tepat di pertengahan Indonesia juga, dipastikan bebas dari wilayah Ring of Fire atau bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.
Adapun kebutuhan dana perpindahan ibu kota baru diperkirakan akan mencapai angka 466 trilliun yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan dan sebagian ibu kota negara.
Baca Juga : Haji Alung Optimis Kaltim Akan Melaju Pasca Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Negara Baru
Terkait skema penganggaran, Jokowi menjelaskan 19 persen dari kebutuhan pendanaan yang dialokasikan khusus melalui APBN, "(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," jelas Jokowi.
